Langsung ke konten utama

Sisi gelap e-HRM: Memediasi peran pemberian layanan SDM dan sosialisasi SDM mengenai efektivitas SDM

Gambar
Oleh:

     E-HRM, atau Electronic Human Resource Management, adalah penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). E-HRM dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas HRM, serta meningkatkan kepuasan kerja karyawan.


Namun, e-HRM juga memiliki beberapa sisi gelap yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah e-HRM dapat memediasi peran pemberian layanan SDM dan sosialisasi SDM mengenai efektivitas SDM.

Memediasi peran pemberian layanan SDM

Pemberian layanan SDM adalah salah satu fungsi penting SDM. Pemberian layanan SDM meliputi berbagai hal, seperti:

  • Pemrosesan administrasi kepegawaian
  • Pemberian informasi dan konsultasi SDM
  • Penyelesaian masalah SDM

E-HRM dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pemberian layanan SDM. Namun, e-HRM juga dapat memediasi peran pemberi layanan SDM.

Dengan e-HRM, karyawan dapat mengakses informasi dan menyelesaikan masalah SDM secara mandiri. Hal ini dapat mengurangi interaksi antara karyawan dan pemberi layanan SDM.

Pengurangan interaksi antara karyawan dan pemberi layanan SDM dapat memiliki beberapa dampak negatif, antara lain:

  • Karyawan tidak dapat mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan secara langsung dari pemberi layanan SDM
  • Karyawan tidak dapat membangun hubungan yang baik dengan pemberi layanan SDM
  • Karyawan tidak dapat mendapatkan informasi dan konsultasi SDM yang komprehensif

Untuk mengatasi dampak negatif ini, perusahaan perlu memastikan bahwa e-HRM tidak sepenuhnya menggantikan peran pemberi layanan SDM. Pemberi layanan SDM tetap harus berperan sebagai fasilitator dan narasumber bagi karyawan.

Memediasi sosialisasi SDM mengenai efektivitas SDM

Sosialisasi SDM adalah proses untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan budaya perusahaan kepada karyawan. Sosialisasi SDM juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas SDM.

E-HRM dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi sosialisasi SDM. Namun, e-HRM juga dapat memediasi sosialisasi SDM mengenai efektivitas SDM.

Dengan e-HRM, karyawan dapat mengakses informasi tentang nilai-nilai dan budaya perusahaan secara mandiri. Hal ini dapat mengurangi interaksi antara karyawan dan pemberi layanan SDM.

Pengurangan interaksi antara karyawan dan pemberi layanan SDM dapat memiliki beberapa dampak negatif, antara lain:

  • Karyawan tidak dapat memahami nilai-nilai dan budaya perusahaan secara mendalam
  • Karyawan tidak dapat mempraktikkan nilai-nilai dan budaya perusahaan secara efektif
  • Karyawan tidak dapat merasakan dukungan dari perusahaan

Untuk mengatasi dampak negatif ini, perusahaan perlu memastikan bahwa e-HRM tidak sepenuhnya menggantikan peran pemberi layanan SDM. Pemberi layanan SDM tetap harus berperan sebagai fasilitator dan narasumber bagi karyawan.

Berikut adalah beberapa tips untuk mengurangi sisi gelap e-HRM dalam pemberian layanan SDM dan sosialisasi SDM mengenai efektivitas SDM:

  • Pastikan bahwa e-HRM tidak sepenuhnya menggantikan peran pemberi layanan SDM
  • Berikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menggunakan e-HRM
  • Lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan e-HRM
  • Berikan umpan balik kepada karyawan tentang pengalaman mereka menggunakan e-HRM

Dengan menerapkan tips-tips tersebut, perusahaan dapat memaksimalkan manfaat e-HRM dan mengurangi sisi gelapnya.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

FORMULIR BPJS KETENAGA KERJAAN

Oleh:
  Formulir Jaminan Form Perubahan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan Digunakan untuk pengajuan perubahan penerima beasiswa Download Formulir 3 KK 1 Digunakan Untuk Pelaporan Dugaan Kecelakaan Kerja Tahap I Download Formulir 3 PAK 1 Digunakan Untuk Pelaporan Dugaan Penyakit Akibat Kerja Kerja Tahap I Download Formulir 3a KK 2 Digunakan untuk Pengajuan Santunan/Manfaat setelah Dipastikan Laporan Kecelakaan pada Tahap I merupakan Kecelakaan Kerja (merupakan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II) Download Formulir 3a PAK 2 Digunakan untuk Pengajuan Santunan/Manfaat setelah Dipastikan Pelaporan Penyakit merupakan Penyakit Akibat Kerja (merupakan Laporan Penyakit Akibat Kerja Tahap II) Download Formulir 3b KK 3 Digunakan oleh Dokter yang Merawat/Dokter Penasehat dalam memberikan catatan medis terkait Kecelak...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

Assistant Vice President dalam Perusahaan

Oleh:
   D alam setiap perusahaan, terdapat berbagai tingkatan manajerial yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan operasional perusahaan. Dan salah satu posisi yang memiliki peran penting dalam hierarki manajemen adalah Assistant Vice President (AVP).  Mungkin belum banyak yang tahu apa itu arti dari AVP. Maka dalam artikel ini, akan dijelaskan arti dan tanggung jawab Assistant Vice President, kualifikasi yang diperlukan dalam mengemban tugas menjadi seorang AVP. Apa itu Assistant Vice President? AVP adalah Assistant Vice President yang merupakan posisi jabatan tingkat eksekutif atau senior dalam sebuah perusahaan dan biasanya melapor untuk mendukung pekerjaan    Vice president.   AVP sendiri merupakan gelar jabatan ( corporate title ) yang umumnya sering digunakan di perusahaan BUMN atau industri jasa keuangan seperti perbankan atau sekuritas.   Biasanya jabatan AVP memiliki otoritas dan tanggung jawab y...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

Sanksi Perusahaan yang Menahan Ijazah Karyawan

Oleh:
      Penahanan ijazah merupakan praktik yang kerap dilakukan perusahaan sebagai syarat mempekerjakan karyawan   kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Alasannya, perusahaan ingin karyawan tersebut menyelesaikan kontrak kerja sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan tidak berhenti di tengah jalan. Hal ini bisa jadi merugikan perusahaan. Dengan menahan ijazah, karyawan tidak akan meninggalkan pekerjaan sebelum membayar ganti rugi ke perusahaan. Atau, setidaknya cara ini akan membuat karyawan berpikir dua kali sebelum memutus perjanjian secara sepihak. Bolehkah praktik semacam ini? Jika termasuk pelanggaran hukum, apa  sanksi perusahaan yang menahan ijazah  karyawan? Secara hukum, tidak ada dasar dan ketentuan yang mengatur hal ini di dalam UU Naker No 13 Tahun 2003 , bahkan di pasal-pasal PKWT. Pun, tidak ditemukan aturannya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaks...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

Jenis Tunjangan yang Didapat Pekerja

Oleh:
Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan keahlian, tunjangan kinerja, tunjangan perumahan, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi Aturan ketenagakerjaan mengharuskan perusahaan untuk memberikan tunjangan kerja bagi pekerjanya, namun setiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing. Apa saja jenis tunjangan ataupun kompensasi yang diatur oleh UU ataupun yang umumnya diberikan oleh perusahaan?   APA YANG DIMAKSUD DENGAN TUNJANGAN? Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh pekerja/buruh. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah (SE-07/MEN/1990) menyebut tunjangan dimaksudkan untuk perangsang, mendorong pekerja lebih berdisiplin, rajin, dan produktif. APA SAJA BENTUK TUNJANGAN YANG DAPAT DITERIMA OLEH PEKERJA? Tunjangan yang dapat diterima oleh pekerja dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan t...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

Perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR)

Oleh:
              Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama minimal satu bulan, baik dengan status tetap ataupun kontrak. Bagaimana perhitungan THR? Setiap satu tahun sekali Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama minimal satu bulan, baik dengan status tetap ataupun kontrak. Lalu, bagaimana cara perhitungan THR?  BERAPA BESAR THR YANG HARUS DIBERIKAN KEPADA PEKERJA? Besarnya THR sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan (Permenaker 6/2016) ditetapkan  sebagai berikut: Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah, dan Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, d...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

BPJS ketenagakerjaan berdasarkan PP 44, 45 dan 46 Tahun 2015

Oleh:
           Program Jaminan Hari Tua (JHT) Kepesertaan bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan Kepesertaan : Penerima upah selain penyelenggara negara: Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan Bukan penerima upah Pemberi kerja Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri Pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan kerja/mandiri Jika pengusaha mempunyai lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib terdaftar. Jika peserta bekerja di lebih dari satu perusahaan, masing-masing wajib didaftarkan sesuai penahapan kepesertaan. Pendaftaran Keterangan Penerima Upah Bukan Penerima Upah Cara Pendaftaran Didaftarkan melalui perusahaan Jika perusahaan lalai, pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dengan...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

Ketentuan Jam Kerja di Indonesia

Oleh:
  Ketentuan Jam Kerja di Indonesia berdasarkan undang-undang Sungguh melelahkan bukan, bila kita diharuskan bekerja berjam-jam di dalam dan di luar kantor sehari-hari, bahkan ada yang sampai kerja lembur. Dalam upaya melindungi para pekerja, sebenarnya pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan mengenai jam kerja. Bagaimana UU mengatur mengenai jam kerja? Mari kita tela’ah bersama APA KATA UNDANG-UNDANG MENGENAI JAM KERJA?  Jam Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 85 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020. Serta pasal 21 sampai dengan 25 Peraturan Pemerintah No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan Pemerintah ini muncul untuk melengkapi perubahan atura...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Oleh:
  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apa pun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerjanya disebut dengan PHK. Dalam dunia kerja, kita lazim mendengar istilah Pemutusan Hubungan Kerja atau yang sering disingkat dengan kata PHK. PHK sering kali menimbulkan keresahan khususnya bagi para pekerja. Bagaimana tidak? Keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya dan keluarganya. Bagaimana aturan Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan? APA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)? Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Artinya harus adanya hal/alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini.  Dalam aturan perb...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

Kenali Earned Wage Access (EWA): Akses Gaji Fleksibel untuk Karyawan

Oleh:
    Earned Wage Access (Gaji Instan): Apa Itu, Aturan, dan Cara Hitung Earned wage access  atau biasa disebut sebagai gaji instan adalah fenomena yang muncul untuk menjaga kesejahteraan pekerja selama pandemi Covid-19. Berangkat dari situlah, sistem gajian ini mulai dilirik oleh perusahaan untuk membantu para pegawainya terhindar dari jebakan utang.   Apa Itu Earned Wage Access Mengutip dari  Wagely ,  earned wage access  adalah sebuah  benefit  yang mengizinkan karyawan untuk mendapatkan gaji lebih awal secara instan sebelum tanggal gajian yang ditentukan perusahaan. Lebih lanjut, earned wage access  adalah uang gaji yang didasari oleh perhitungan berapa lama kamu telah bekerja sebelum tanggal gajian. Di Indonesia sendiri, belum banyak perusahaan yang telah menerapkan benefit bagi karyawan satu ini. Meski begitu, ada beberapa  startup fintech  yang  membantu perusahaan untuk menerapkan sistem penggajian s...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »