Langsung ke konten utama

5 Panduan Mengembangkan Employee Engagement Survey


        Sebagai Praktisi HR, menyadari bahwa mengembangkan employee engagement survey merupakan langkah krusial dalam memahami dinamika perusahaan secara lebih mendalam. Panduan ini ditujukan untuk memberi arahan dalam merancang survei yang tak hanya komprehensif, tetapi juga memiliki efek positif dalam menghimpun data berharga.

Survey pekerja yang dilakukan idealnya mencakup keseluruhan dinamika perusahaan, mulai dari bagaimana pekerja diapresiasi, melihat elemen yang telah berjalan baik dan perlu dipertahankan, hingga elemen yang perlu ditingkatkan.

Dengan pendekatan ini, survei keterlibatan pekerja akan menjadi alat yang kuat dalam menggali insight yang lebih mendalam mengenai kesejahteraan pekerja dan berpotensi menginspirasi perubahan positif dalam lingkungan kerja.

1.  Mengembangkan Konten Survey

Memahami bahwa hasil survei pekerja yang akurat sangat bergantung pada penyusunan konten yang tepat. Konten yang dirancang dengan cermat memainkan peran penting dalam memastikan data yang terkumpul relevan dan bermanfaat. Penyusunan konten yang tepat membantu meminimalkan bias dan menghasilkan jawaban yang lebih obyektif serta sesuai dengan dinamika organisasi.

Dengan mengikuti panduan penyusunan konten yang sesuai, dapat memastikan bahwa pertanyaan survei benar-benar memberikan informasi yang insightful, dapat diandalkan, dan berdampak pada pengambilan keputusan perusahaan yang lebih baik.

  • Membuat Pertanyaan dari Perilaku yang Dapat Diamati
    Saat merancang konten survei, hindari pertanyaan yang mengarah pada spekulasi tentang pemikiran atau motif individu. Sebagai contoh, dalam sektor retail, tanyakan kepada pekerja seberapa sering rekan kerja mereka membantu mengatasi kesulitan dalam pekerjaan. Dengan fokus pada perilaku konkret yang dapat diamati, jawaban menjadi lebih objektif dan memberikan gambaran nyata mengenai interaksi dan kolaborasi di tempat kerja.
  • Membuat Pertanyaan yang Hasilnya Dapat Diverifikasi
    Persiapkan pertanyaan yang hasilnya akan berupa fakta yang dapat diverifikasi agar memberikan validitas dan akurasi pada hasil survei. Dalam tim customer service, tanyakan seberapa sering pekerja menerima pelatihan baru dan apakah pelatihan tersebut meningkatkan kualitas pelayanan. Data pelatihan dan umpan balik pelanggan dapat memvalidasi hasil survei.
  • Fokus pada Konten Pertanyaan yang Sesuai dengan Tujuan Perusahaan
    Penting untuk mengaitkan pertanyaan dalam survei dengan tujuan perusahaan. Misalnya, dalam lingkungan startup teknologi, pertanyaan tentang sejauh mana pekerja merasa dukungan dari alat kerja sehari-hari seperti akses ke aplikasi Slack atau aplikasi kolaborasi lainnya, dapat memberikan wawasan tentang efisiensi komunikasi dan keterlibatan tim.
    Contoh lain dalam lingkungan bisnis manufaktur, pertanyaan seputar kepuasan pekerja terhadap proses produksi dapat memberikan wawasan tentang efisiensi dan kualitas produksi. Konten yang dibuat sebaiknya secara langsung terkait dengan aspek yang relevan untuk pencapaian tujuan bisnis.

2.  Menentukan Struktur dan Format yang Tepat

Setelah konten yang relevan telah dikembangkan, langkah berikutnya adalah memastikan struktur dan format survei yang sesuai. Struktur dan format yang tepat adalah kunci untuk memastikan bahwa survei dapat diisi dengan mudah dan akurat oleh responden.

Dengan menyusun survei secara teratur dan logis, akan lebih mudah bagi para pekerja untuk memahami pertanyaan dan memberikan respon yang lebih akurat. Selain itu, format yang baik juga membantu mengurangi kelelahan dan kebingungan yang mungkin muncul saat menjawab survei, sehingga meningkatkan partisipasi dan kualitas data yang terkumpul.

  • Pertahankan Bagian Tanpa Label yang Spesifik
    Pertahankan bagian tanpa label dan informasi tentang kelompok pertanyaan secara spesifik, seperti grup pertanyaan di halaman tertentu merupakan pertanyaan khusus yang dilabeli pertanyaan tentang team work, growth, atau recognition dari rekan kerja dan atasan. Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi bias yang dapat mempengaruhi pemikiran responden.
    Dengan menghindari pengelompokan yang terlalu spesifik, responden cenderung memberikan respon yang lebih objektif dan sesuai dengan pandangan mereka.
    Sebagai contoh, dalam survei kepuasan pekerja di sebuah startup teknologi, penghindaran penggunaan label pada setiap bagian akan mencegah terbentuknya persepsi bahwa beberapa aspek dianggap lebih dominan dibandingkan yang lain, seperti growth dan development  yang mungkin  lebih penting dibanding aspek-aspek lain.
  • Usahakan Panjang dan Kerumitan Setiap Pertanyaan Tidak Begitu Berbeda
    Memperhatikan panjang dan tingkat kesulitan pertanyaan dalam survei tagar tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan dilakukan untuk menghindari respons yang tidak konsisten dari responden, baik pada jenis pertanyaan terbuka maupun tertutup dengan pilihan ganda.
  • Bagian Pengisian Informasi Pekerja Ditempatkan Di Bagian Terakhir
    Penempatan pertanyaan mengenai informasi pekerja di bagian akhir survei berarti menempatkan pertanyaan mengenai demografi dan informasi pribadi responden sebagai bagian terakhir dari survei.
    Dengan menempatkan pertanyaan tentang jenis kelamin, usia, jabatan, divisi, serta informasi penting lainnya di akhir survei akan membantu membangun kepercayaan dimana responden merasa lebih aman dalam menjawab pertanyaan seputar pekerjaan mereka sebelum memberikan informasi pribadi.

3.  Pemilihan Tata-Bahasa yang Efektif

Tidak hanya konten dan format yang harus diperhatikan, tetapi juga penggunaan tata-bahasa yang tepat. Bahasa yang digunakan dalam survei memiliki dampak yang signifikan terhadap respon yang diberikan oleh pekerja. 

  • Menghindari Istilah yang Memicu Asosiasi Kuat
    Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari penggunaan istilah dalam survei yang memiliki asosiasi kuat, terutama yang dapat memicu asosiasi gender atau etnis tertentu, sehingga berpotensi mempengaruhi hasil respon menjadi lebih positif untuk golongan atau gender tertentu.
    Contoh: Dalam sebuah survei evaluasi kinerja, penggunaan istilah "berani mengambil keputusan" cenderung terasosiasi lebih positif bagi laki-laki dan "memahami isu-isu kompleks" cenderung terasosiasi lebih positif untuk perempuan.
    Sebagai solusinya, istilah yang dapat menjadi bias tersebut dapat direvisi menjadi "Memiliki kemampuan untuk membahas isu-isu yang kompleks secara presisi dan jelas".
    Istilah-istilah dengan asosiasi pada grup tertentu bisa secara tidak sadar mempengaruhi pandangan atau penilaian responden terhadap pertanyaan, sehingga menghasilkan informasi yang tidak mewakili pandangan sebenarnya.
  • Formulasi 30% Jawaban dengan Tonality Negatif
    Konsep ini melibatkan merancang sekitar 30% pertanyaan dengan pengharapan jawaban yang menggunakan tonalitas negatif. Pemilihan Ini bertujuan untuk menghindari efek bias positif yang mungkin muncul dalam tanggapan pekerja dalam survei Employee Engagement apabila semua pertanyaan memiliki tonality yang positif.
    Formulasi Ini memungkinkan Praktisi HR untuk mendapatkan wawasan yang lebih menyeluruh dan jujur tentang isu-isu yang mungkin tidak terungkap dengan pertanyaan berkonotasi positif.
    “Seberapa sering Anda merasa kurang diakui atas kontribusi Anda dalam pekerjaan?" adalah contoh pertanyaan dengan desired answer menggunakan tonalitas negatif.

  • Hindari Menggabungkan Hal yang Tidak Terkait dalam Satu Pertanyaan
    Prinsip ini menekankan pentingnya merancang pertanyaan yang fokus pada satu topik spesifik, dan menghindari menggabungkan aspek-aspek yang tidak terkait dalam satu pertanyaan. Tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan dan memastikan respon yang akurat.
    Pertanyaan yang disarankan: "Seberapa sering Anda merasa rekan kerja memberikan dukungan dalam mencapai target pekerjaan?"
    Pertanyaan yang tidak disarankan: "Apakah Anda merasa puas dengan rekan kerja Anda dan tingkat kepuasan Anda dengan perusahaan?"

4.  Panduan Pengukuran yang Cermat dan Akurat

Pengukuran yang tepat dan cermat memberikan pandangan yang mendalam tentang aspek-aspek yang mempengaruhi keterlibatan, memberi landasan bagi pengambilan keputusan yang terinformasi, serta membantu merumuskan strategi dan tindakan yang relevan untuk meningkatkan performa dan iklim kerja secara keseluruhan.

  • Buat Skala Respon dengan Angka pada Interval yang Teratur
    Sangat disarankan untuk untuk merancang skala respon dengan angka pada interval yang teratur dan hanya menggunakan kata-kata di setiap batas atas dan bawah dari pilihan.
    Selain mempermudah penyusunan skala, hal ini dapat menghindari komplikasi penggunaan kata-kata yang berbeda pada setiap opsi respon dari setiap pertanyaan, yang pada akhirnya berakibat pada penurunan distorsi pada pembacaan hasil survei dan memungkinkan analisis statistik yang lebih akurat.
    Contoh yang disarankan:
    Berikan penilaian Anda akan kompetensi manajer dalam memberikan tugas dan arahan yang jelas:
    (5) Sangat Kompeten
    (4)
    (3)
    (2)
    (1) Tidak Kompeten
    Contoh tidak yang disarankan:
    Berikan penilaian Anda akan kompetensi manajer dalam memberikan tugas dan arahan yang jelas:
    (5) Sangat kompeten
    (4) Kompeten
    (3) Cukup kompeten
    (2) Kurang Kompeten
    (1) Tidak Kompeten

  • Gunakan Skala Respon untuk Menilai Frekuensi
    Bagian ini menyarankan untuk menggunakan skala respon yang meminta responden untuk memperkirakan frekuensi tertentu, dibanding penggunaan kata “selalu atau tidak pernah”.
    Membuat responden memberikan perkiraan frekuensi dengan persentase atau penilaian dengan angka dapat mengurangi bias dalam respons dan menghasilkan data yang lebih dapat diandalkan.
    Dalam survei motivasi pekerja, pertanyaan seperti "Berapa persen anggota di tim Anda memiliki pekerjaan berkualitas tinggi?" lebih dapat menghasilkan respons yang tidak bias dibandingkan dengan pertanyaan yang mengajak responden untuk mengukur sejauh mana mereka setuju jika anggota tim nya produktif atau tidak.
  • Usahakan Opsi yang Tersedia berjumlah Ganjil
    Menggunakan satu skala respon tunggal dengan opsi yang jumlahnya ganjil seperti 3, 5, atau 7 sehingga dapat memberikan kemungkinan bagi responden untuk menyatakan pendapat secara lebih netral. Hal ini juga mempermudah perbandingan kuantitatif antara item yang berbeda.
  • Hindari Pertanyaan yang Memerlukan Penyusunan Peringkat
    Penelitian yang dilakukan Harvard Business Review menunjukkan bahwa respons terhadap pertanyaan semacam ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk urutan dan jumlah item yang diminta untuk diurutkan.
    Jenis Pertanyaan semacam ini juga dapat mengganggu respons pada pertanyaan berikutnya, karena mereka telah memiliki predisposisi akan pentingnya suatu hal dibanding hal yang lain.

 5.  Panduan Administrasi Pelaksanaan

Setelah merancang dan merumuskan pertanyaan survei dengan cermat, langkah berikutnya dalam merancang survei Employee Engagement adalah memastikan administrasi yang efektif.

Pengukuran yang akurat dan bermakna memerlukan proses administrasi yang hati-hati dan tepat. Inilah mengapa langkah-langkah dalam mengelola survei, mulai dari menjaga kerahasiaan hingga memastikan kuesioner dapat diisi dengan mudah, memiliki dampak signifikan terhadap kualitas data yang diperoleh.

  • Jaga Kerahasiaan Nama Responden
    Responden cenderung lebih bersedia berpartisipasi dalam survei jika mereka yakin bahwa kerahasiaan personal terjamin. Kerahasiaan ini memastikan bahwa responden merasa aman untuk memberikan tanggapan yang jujur dan tidak terpengaruh oleh ketakutan akan konsekuensi atau pengidentifikasian oleh rekan kerja atau atasan yang bisa saja intimidatif.
  • Hasil Analisis Berdasarkan Departemen, Bukan Individu
    Menganalisis hasil survei pada tingkat departemen memungkinkan perusahaan memahami perbedaan keterlibatan di berbagai bagian organisasi. Ini membantu dalam perumusan rencana tindakan yang lebih spesifik dan efektif.
    Perlu diingat bahwa survei ini dilaksanakan  bukan untuk mempersekusi individu tertentu, namun melihat hal-hal yang baik dan yang perlu diperbaiki dari setiap departemen, divisi, atau tim agar kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat berjalan lebih baik.
  • Dapat Diselesaikan Kurang dari 30 Menit
    Survei yang terlalu panjang dapat menyebabkan tingkat respons yang rendah dan respons yang kurang jujur. Waktu penyelesaian yang masuk akal dibawah 30 menit memastikan partisipasi yang lebih baik dan respon yang lebih akurat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Assistant Vice President dalam Perusahaan

   D alam setiap perusahaan, terdapat berbagai tingkatan manajerial yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan operasional perusahaan. Dan salah satu posisi yang memiliki peran penting dalam hierarki manajemen adalah Assistant Vice President (AVP).  Mungkin belum banyak yang tahu apa itu arti dari AVP. Maka dalam artikel ini, akan dijelaskan arti dan tanggung jawab Assistant Vice President, kualifikasi yang diperlukan dalam mengemban tugas menjadi seorang AVP. Apa itu Assistant Vice President? AVP adalah Assistant Vice President yang merupakan posisi jabatan tingkat eksekutif atau senior dalam sebuah perusahaan dan biasanya melapor untuk mendukung pekerjaan    Vice president.   AVP sendiri merupakan gelar jabatan ( corporate title ) yang umumnya sering digunakan di perusahaan BUMN atau industri jasa keuangan seperti perbankan atau sekuritas.   Biasanya jabatan AVP memiliki otoritas dan tanggung jawab y...

Kebijakan Pengupahan di Indonesia

  Kebijakan Pengupahan di Indonesia Upah/gaji adalah satu topik ketenagakerjaan yang paling sering ditanyakan oleh pekerja. Kebijakan pengupahan yang diatur oleh negara mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Mari belajar lebih jauh terkait kebijakan-kebijakan pengupahan tersebut!   PENGERTIAN UPAH DAN KOMPONEN UPAH APA YANG DIMAKSUD DENGAN UPAH? Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tu...

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Menjelaskan aturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Hubungan kerja lahir atas dasar sebuah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Peraturan perundang-undangan perburuhan mengatur 2 jenis perjanjian kerja menurut jangka waktunya yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerjanya sering disebut sebagai pekerja kontrak dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerjanya sering disebut sebagai pekerja tetap. Sebagai pekerja kontrak yang hubungan kerjanya dibatasi dalam jangka waktu tertentu Anda harus mengetahui dengan jelas syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Anda dan pengusaha. Agar meskipun hanya berlangsung dalam jangka waktu sementara namun kualitas hubungan kerja yang terjalin menjamin kondisi kehidupan ya...

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

  Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan Kerja yang bersifat tetap, tidak ada batasan waktu. Hubungan kerja lahir atas dasar sebuah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Peraturan perundang-undangan perburuhan mengatur 2 jenis perjanjian kerja menurut jangka waktunya yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerjanya sering disebut sebagai pekerja kontrak dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerjanya sering disebut sebagai pekerja tetap. Meski pekerja tetap dianggap memiliki jaminan kerja lebih baik dari jenis pekerjaan lain, namun Anda harus tetap mengecek agar perjanjian kerja Anda sesuai dengan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan.   APA YANG DIMAKSUD DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)? Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksan...

Jenis Tunjangan yang Didapat Pekerja

Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan keahlian, tunjangan kinerja, tunjangan perumahan, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi Aturan ketenagakerjaan mengharuskan perusahaan untuk memberikan tunjangan kerja bagi pekerjanya, namun setiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing. Apa saja jenis tunjangan ataupun kompensasi yang diatur oleh UU ataupun yang umumnya diberikan oleh perusahaan?   APA YANG DIMAKSUD DENGAN TUNJANGAN? Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh pekerja/buruh. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah (SE-07/MEN/1990) menyebut tunjangan dimaksudkan untuk perangsang, mendorong pekerja lebih berdisiplin, rajin, dan produktif. APA SAJA BENTUK TUNJANGAN YANG DAPAT DITERIMA OLEH PEKERJA? Tunjangan yang dapat diterima oleh pekerja dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan t...

Alasan-alasan PHK Diperbolehkan dan Dilarang

Pemutusan hubungan kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang, PHK hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu setelah diupayakan bahwa PHK tidak perlu terjadi. Apa saja alasan-alasan perusahaan dapat melakukan PHK?  A PA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)? Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja dan Pengusaha. Artinya harus adanya hal/alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini.  ALASAN APA SAJA YANG DAPAT MENYEBABKAN TERJADINYA PHK? Menurut pasal 154A ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo. Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2021) dan peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021), pada pasal 36 mengatur...

Bagaimana Meningkatkan Keterampilan Komunikasi di Tempat Kerja

Meningkatkan keterampilan komunikasi di tempat kerja adalah langkah penting untuk memperbaiki produktivitas, hubungan kerja, dan kemajuan karier Anda. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi Anda di lingkungan kerja: Dengarkan dengan Aktif: Salah satu aspek penting dari komunikasi adalah mendengarkan. Dengarkan dengan penuh perhatian saat rekan kerja atau atasan Anda berbicara. Jangan sibuk merencanakan apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Ajukan pertanyaan jika Anda memerlukan klarifikasi. Pahami Audiens Anda: Selalu pertimbangkan siapa yang Anda bicarakan dan bagaimana pesan Anda akan diterima oleh audiens tersebut. Apakah mereka memiliki pengetahuan teknis yang sama atau berbeda? Apakah ada kekhawatiran atau kepentingan khusus yang perlu Anda pertimbangkan? Bersikap Empati: Cobalah untuk memahami pandangan dan perasaan orang lain. Empati adalah kunci untu...

Memahami Seputar Pajak Penghasilan

Berikut informasi mengenai Pajak Penghasilan (PPh) terbaru berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan APA SAJA YANG MENJADI SUBJEK PAJAK? Subjek pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat melakukan kewajiban perpajakan. UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan, Subjek Pajak adalah: Orang pribadi Orang pribadi, warga negara Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Atau orang pribadi, warga negara asing yang berada di Indonesia, menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan merupakan...

MENGENAL PERATURAN PERUSAHAAN (PP) DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

  Kehidupan bersama pasti memerlukan aturan bersama yang mengatur apa yang menjadi hak dan kewajiban bersama. Hal ini juga berlaku dalam perusahaaan, ketika pengusaha maupun pekerja mengetahui secara pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya demi terwujudnya dan terpeliharanya keselarasan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Diperlukan sebuah peraturan yang memuat tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Peraturan tersebut terbagi menjadi dua macam diantaranya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Sedangkan, Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengus...

Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun

  Ketika memasuki usia pensiun, kita berhak mendapat uang pensiun dari tempat kita bekerja. Apa saja jenis uang pensiun, program pensiun dan manfaat dana pensiun? Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja dan Pengusaha. Salah satu hal/alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja adalah ketika pekerja memasuki usia pensiun. Apa saja hak-hak pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja karena pensiun?  APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENSIUN? Pensiun adalah saat dimana seorang pekerja berhenti bekerja karena usianya sudah lanjut atau sudah memasuki masa tua. Pada saat itu, aturan perundang-undangan mengatur dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan pekerja memasuki usia pensiun.  BERAPAKAH USIA PENSIUN? Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan berapa batas usia pensiun...