Langsung ke konten utama

isi uu 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Gambar
Oleh:

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa poin utama dalam isi UU No. 13 tahun 2003:

  1. Ketentuan Umum: UU ini memberikan definisi tentang berbagai istilah yang terkait dengan ketenagakerjaan dan mencakup aspek-aspek umum seperti hubungan kerja, perjanjian kerja, jam kerja, dan istirahat.
  2. Hak dan Kewajiban Pekerja: UU ini mengatur hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas upah, cuti, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak untuk berorganisasi dan mengadakan pemogokan.
  3. Pemutusan Hubungan Kerja: UU ini mengatur prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha dan hak-hak pekerja yang terkait dengan PHK, termasuk pembayaran pesangon.
  4. Upah: UU ini menetapkan ketentuan tentang upah minimum, pembayaran upah, dan komponen-komponen yang dapat diterima sebagai upah.
  5. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja: UU ini memuat ketentuan yang mengatur perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di tempat kerja, termasuk tanggung jawab pengusaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman.
  6. Perwakilan Pekerja: UU ini memberikan hak kepada pekerja untuk memilih perwakilan pekerja di tempat kerja dan mengatur hubungan antara perwakilan pekerja dan pengusaha.
  7. Pekerja Asing: UU ini mengatur ketentuan-ketentuan terkait dengan penggunaan pekerja asing di Indonesia.
  8. Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan: UU ini mencakup ketentuan tentang penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, termasuk melalui mekanisme mediasi dan arbitrase.
  9. Kewajiban Pengusaha: UU ini mengatur kewajiban-kewajiban pengusaha dalam menjalankan hubungan kerja, termasuk pembayaran upah, jaminan sosial, dan penyediaan fasilitas-fasilitas kerja yang layak.
  10. Pemberian Kredit Pendidikan: UU ini memberikan ketentuan tentang pemberian kredit pendidikan kepada pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya.

Harap diingat bahwa isi lengkap UU No. 13 tahun 2003 mungkin lebih rinci dan mendalam daripada poin-poin di atas.

Top of Form

 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Assistant Vice President dalam Perusahaan

Oleh:
   D alam setiap perusahaan, terdapat berbagai tingkatan manajerial yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan operasional perusahaan. Dan salah satu posisi yang memiliki peran penting dalam hierarki manajemen adalah Assistant Vice President (AVP).  Mungkin belum banyak yang tahu apa itu arti dari AVP. Maka dalam artikel ini, akan dijelaskan arti dan tanggung jawab Assistant Vice President, kualifikasi yang diperlukan dalam mengemban tugas menjadi seorang AVP. Apa itu Assistant Vice President? AVP adalah Assistant Vice President yang merupakan posisi jabatan tingkat eksekutif atau senior dalam sebuah perusahaan dan biasanya melapor untuk mendukung pekerjaan    Vice president.   AVP sendiri merupakan gelar jabatan ( corporate title ) yang umumnya sering digunakan di perusahaan BUMN atau industri jasa keuangan seperti perbankan atau sekuritas.   Biasanya jabatan AVP memiliki otoritas dan tanggung jawab y...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

Pekerja Sakit Tetap Dapat Upah, Tapi Ada Syaratnya

Oleh:
   “Surat keterangan dokter dapat melindungi pekerja yang sakit dari PHK sepanjang sakitnya tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus”  Ketika bekerja di suatu perusahaan tentunya ada kondisi yang menghalangi pekerja untuk hadir, misalnya karena sakit. Kondisi yang kurang optimal ini dapat berpengaruh pada menurunnya produktivitas pekerja. Ketidakhadiran pekerja karena sakit tidak dikategorikan dalam istilah “cuti” (Pasal 81 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja terkait Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan). Oleh karena itu, ketidakhadiran pekerja karena sakit sepatutnya tidak mengurangi hak cuti tahunannya. Pelaksanaan cuti tahunan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan bersama, atau perjanjian kerja bersama.   Pekerja yang tidak melakukan pekerjaannya karena sakit tetap memperoleh upah (Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan). Dengan...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Oleh:
  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Menjelaskan aturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Hubungan kerja lahir atas dasar sebuah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Peraturan perundang-undangan perburuhan mengatur 2 jenis perjanjian kerja menurut jangka waktunya yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerjanya sering disebut sebagai pekerja kontrak dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerjanya sering disebut sebagai pekerja tetap. Sebagai pekerja kontrak yang hubungan kerjanya dibatasi dalam jangka waktu tertentu Anda harus mengetahui dengan jelas syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Anda dan pengusaha. Agar meskipun hanya berlangsung dalam jangka waktu sementara namun kualitas hubungan kerja yang terjalin menjamin kondisi kehidupan ya...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

FORMULIR BPJS KETENAGA KERJAAN

Oleh:
  Formulir Jaminan Form Perubahan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan Digunakan untuk pengajuan perubahan penerima beasiswa Download Formulir 3 KK 1 Digunakan Untuk Pelaporan Dugaan Kecelakaan Kerja Tahap I Download Formulir 3 PAK 1 Digunakan Untuk Pelaporan Dugaan Penyakit Akibat Kerja Kerja Tahap I Download Formulir 3a KK 2 Digunakan untuk Pengajuan Santunan/Manfaat setelah Dipastikan Laporan Kecelakaan pada Tahap I merupakan Kecelakaan Kerja (merupakan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II) Download Formulir 3a PAK 2 Digunakan untuk Pengajuan Santunan/Manfaat setelah Dipastikan Pelaporan Penyakit merupakan Penyakit Akibat Kerja (merupakan Laporan Penyakit Akibat Kerja Tahap II) Download Formulir 3b KK 3 Digunakan oleh Dokter yang Merawat/Dokter Penasehat dalam memberikan catatan medis terkait Kecelak...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

Apa itu e-HRM

Oleh:
            E-HRM, atau Electronic Human Resource Management, adalah penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). E-HRM dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas HRM, serta meningkatkan kepuasan kerja karyawan. E-HRM dapat diterapkan dalam berbagai fungsi HRM, seperti: Rekrutmen dan seleksi Penilaian kinerja Gaji dan tunjangan Pelatihan dan pengembangan Keselamatan dan kesehatan kerja Hubungan industrial E-HRM dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas HRM Mempermudah akses informasi SDM Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas HRM Meningkatkan kepuasan kerja karyawan E-HRM dapat diterapkan dengan berbagai cara, mulai dari penggunaan perangkat lunak sederhana hingga perangkat lunak yang kompleks. Pemilihan metode yang tepat akan disesuaikan dengan kebutuhan ...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »

Kebijakan Pengupahan di Indonesia

Oleh:
  Kebijakan Pengupahan di Indonesia Upah/gaji adalah satu topik ketenagakerjaan yang paling sering ditanyakan oleh pekerja. Kebijakan pengupahan yang diatur oleh negara mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Mari belajar lebih jauh terkait kebijakan-kebijakan pengupahan tersebut!   PENGERTIAN UPAH DAN KOMPONEN UPAH APA YANG DIMAKSUD DENGAN UPAH? Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tu...
Posting Komentar
Baca lebih lanjut »